Jokowi Putuskan Pindah Ibukota, Ini Yang Perlu Kamu Tahu

Presiden Joko Widodo telah secara resmi mengumumkan lokasi yang rencananya menjadi ibu kota baru Indonesia. Pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.
Jokowi menyatakan, beban di Jakarta dan pulau Jawa sudah terlalu berat. Dengan demikian, ia memutuskan ibu kota baru harus di luar pulau Jawa.



Ini beberapa penekanan yang diberikan Jokowi tentang pemindahan ibukota ini:

1. Lokasi ideal adalah Kalimantan Timur
Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa lokasi ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten yang dipilih adalah sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi, seperti diberitakan Kompas.com, Senin (26/8/2019). Penunjukan Kalimantan sebagai ibu kota sebenarnya telah diumumkan Jokowi pada Sidang Bersama DPD-DPR.

2. Ada 4 alasan mengapa dipilih wilayah ini
"Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor," ujar Jokowi.
Kedua, Kalimantan Timur dinilai sebagai lokasi yang strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah Indonesia.
Alasan ketiga, karena dekat dengan perkotaan yang sudah berkembang terlebih dahulu, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.
"Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap," sambungnya.

3. Jawa dan Jakarta sudah terlalu berat untuk dijadikan pusat bisnis dan sekaligus ibukota
Menurut Jokowi, ada sejumlah alasan khusus yang mengharuskan ibu kota RI pindah. "Sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa," kata Jokowi. Selain itu, beban Pulau Jawa juga semakin berat karena ditempati oleh 54 persen dari total jumlah penduduk Indonesia atau sebesar 150 juta jiwa. "Kita tidak bisa membiarkan terus menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani," kata Jokowi.

4. Anggaran yang dibutuhkan 466 triliun
"Perlu kami sampaikan, total kebutuhan untuk ibu kota baru kurang lebih Rp 466 triliun," kata Jokowi. Biaya tersebut nantinya akan diambil dari APBN sebesar 19 persen. Selebihnya, pemerintah akan bekerja sama dengan Badan Usaha dan investasi. "Namun berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset yang ada nanti di ibu kota baru dengan yang ada di Jakarta," ucap Jokowi. "(Kebutuhan anggaran) sisanya, berasal dari kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN," lanjutnya

Sejumlah instansi pusat di Jakarta akan dipindahkan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sudah mendata kantor mana saja yang akan dipindahkan. "Sudah didaftar apa saja kedutaan (yang kantornya akan pindah), apa saja (kantor) lembaga (yang akan pindah). Semua (kantor) kementerian didaftar," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Berdasarkan paparan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di acara Youth Talks pada 20 Agustus 2019, disebutkan beberapa kantor instansi pemerintah dan instansi penunjang yang akan dipindahkan ke Kaltim.

Berikut daftar instansi yang akan dipindahkan ke ibu kota baru:
1. Istana dan lembaga eksekutif (kementerian)
2. Lembaga legislatif, meliputi DPR, MPR, dan DPD. Termasuk memindahkan kantor dan perumahan
3. Lembaga Yudikatif seperti MA, MK, dan KY. Termasuk memindahkan kantor dan perumahan
4. Lembaga keamanan, seperti Mabes Polri dan angkatan bersenjata
5. Lembaga-lembaga pertahanan seperti Mabes TNI serta meliputi lapisan pertahanan statis dan dinamis
6. Bank sentral dan perbankan utama
7. Perwakilan negara atau kedutaan besar
8. Information and Communication Technology (ICT)
9. Perguruan tinggi
10. Lembaga-lembaga penelitian.

Ada 1,5 juta orang akan pindah ke ibu kota baru

Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memprediksi, ibu kota baru Indonesia akan ditempati sebanyak 1,5 juta penduduk baru.

Diperkirakan akan ada 200.000 ASN dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang akan pindah. Kemudian, sekitar TNI-Polri diperkirakan sebanyak 25.000 personil. Selain itu, ditambah pelaku bisnis yang menunjang kegiatan ekonomi di sana sekitar 300.000 orang. Selebihnya merupakan estimasi juah anggota keluarga yang diboyong para ASN, personil Polri/TNI, maupun pelaku bisnis tersebut.

Apakah kamu juga mau ikut pindah ke ibu kota baru?

(Sumber:Kompas.com)